Perjanjian Bongaya atau yang biasa disebut juga dengan perjanjian Bongaja dilaksanakan pada tanggal 18 November 1667 di daerah Bungaya.
Perjanjian ini adalah perjanjian perdamaian dilakukan antara pihak VOC Belanda dengan Kesultanan Gowa.
Dalam perjanjian tersebut, pihak Kesultanan Gowa diwakili oleh Sultan Hasanuddin sedangkan VOC diwakili oleh laksamana Cornelis Speelman.
Perjanjian Bongaya adalah perjanjian yang berisi tentang aturan hubungan antara Kerajaan Gowa dan VOC Belanda.
Melalui perjanjian ini Belanda yang membuat perjanjian yang sangat merugikan Kerajaan Gowa.
Perjanjian Bongaya menjadi perjanjian yang dipaksakan oleh VOC Belanda atas Kerajaan Gowa.
Hal ini membuat Kerajaan Gowa sangat dirugikan, sementara pihak Belanda mendulang keuntungan yang besar.
Meskipun Perjanjian Bongaya ini telah diresmikan namun perlawanan rakyat Makasar terhadap Belanda terus berlangsung.
Perlawanan tersebut dipimpin langsung oleh Mapasomba, putra Hasanudin yang ditetapkan sebagai penerus perlawanan terhadap VOC Belanda.
Perlawanan yang terus menerus dilakukan oleh rakyat Makassar, membuat pihak Belanda menyerang balik dengan jumlah pasukannya secara besar-besaran.
Isi dari Perjanjian Bongaya
Perjanjian Bongaya yang notabene merupakan perjanjian yang dibuat antara VOC Belanda dengan kerajaan Gowa ini terjadi di Desa Bongaya pada tahun 1667, perjanjian tersebut berisi setidaknya 30 poin yaitu:
Pertama adalah Perjanjian Bongaya ditandatangani oleh Karaeng Poppa dan juga Hindia pada tanggal 19 Agustus 1660, dan perjanjian tersebut harus diberlakukan pada tanggal 2 Desember 1660.
Kemudian, seluruh pejabat dan lapisan masyarakat eropa harus dilaporkan kepada Laksamana Cornelis Speelman.
Alat, uang, meriam dan juga barang yang tersisa dari kapal Walvisch dan Leeuwin wajib untuk diserahkan kepada VOC Belanda.
Apabila terbukti melakukan kesalahan berupa membunuh orang Belanda, maka harus diadili dengan hukuman yang setimpal.
Selain itu, raja dan bangsawan makasar pada musim selanjutnya diwajibkan membayar upah ganti rugi kepada VOC Belanda.
Bangsa Inggris serta Portugis harus secepatnya diusir dari Makasar. Bangsa Eropa juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam wilayah Makasar.
Perdagangan hanya boleh dilakukan oleh VOC Belanda. Biaya bea cukai dan pajak mengenai ekspor dan impor dihapuskan atas VOC Belanda.
Poin-Poin Lanjutan
Rakyat Makassar tidak diizinkan untuk berlayar kecuali dengan tujuan Bali, pantai Jawa, Banten, Batavia, Jambi, Palembang, Johor, dan juga Kalimantan.
Apabila rakyat Makasar ingin berlayar, harus menggunakan surat izin dari komandan VOC Belanda.
Selanjutnya, perjanjian Bongaya tersebut memuat perihal seluruh benteng yang ada di pantai Makassar harus dihancurkan, kecuali benteng Sombaopu. Benteng yang berada di Ujung Pandang harus diserahkan kepada VOC Belanda.
Selain itu, koin Batavia harus berlaku di wilayah Makasar. Raja dan juga Bangsawan Makasar lainnya harus menyerahkan uang dengan nilai seribu budak proa dan juga menyerahkan wanita.
Serta Raja dan bangsawan Makasar lainnya tidak boleh mencampuri urusan Bima.
Raja Bima dan juga Karaeng Bontomarannu harus diberikan kepada VOC Belanda.
Orang-orang yang diambil atau berasal dari Sultan Buntung harus dikembalikan segera.
Poin-poin yang menjadi isi dari perjanjian Bongaya tersebut sangatlah merugikan kerajaan serta rakya Makassar.
Kerugian Kerajaan Gowa wilayah Makasar sangat banyak sekali, terutama sangat berdampak bagi sektor perekonomian Gowa.
Kekalahan kerajaan Gowa oleh VOC Belanda menandakan kejayaan Gowa yang sudah berakhir dan mengalami kemunduran.
Hingga pada akhirnya, Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 mejadi tanda kekalahan Makassar, dan sejak saat itu, penjajahan Belanda sepenuhnya masuk ke Indonesia.
Keyword: Perjanjian Bongaya
Originally posted 2021-01-14 13:44:47.