Sudahkah kalian mengetahui tentang pengertian kewarganegaraan secara umum? Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut, maka disini akan dibahas tentang pengertian dan asas kewarganegaraan secara umum.
Asas kewarganegaraan adalah dasar dalam berpikir menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara.
Asas Penentuan Kewarganegaraan
Secara umum asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:
1. Asas “ius sanguinis” atau asas keturunan
Berupa status kewargangeraan yang didapatkan seseorang dari keturunan. Ketika ayah atau ibu anda memiliki sebuah kewarganegaraan maka anda juga aman memiliki kewarganegaraan tersebut.
Contohnya, seseorang yang dilahirkan di sebuah negara AA, namun orang tuanya memiliki kewarganegaraan BB maka ia akan termasuk dalam warga negara BB.
Pasalnya kelahiran seorang anak akan mengikuti kewargangeraan orang tuanya tanpa memperhatikan tempat kelahiran anak tersebut.
2. Asas “ius solis” atau asas kedaerahan
Misalkan ketika seseorang dilahirkan pada sebuah tempat ataupun negara sehingga ia akan memiliki kewarganegaraan negara tersebut.
Contohnya, seseorang yang dilahirkan di negara B sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, jadi ia ialah warga negara B.
Maka menurut asas tersebut kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh dari kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan ialah tempat dimana sang anak dilahirkan.
Sejarah Konsep Kewarganegaraan
Dasar konsep negara (state) dan kewarganegaraan lahir pada masyarakat Yunani kuno dengan filsuf Plato sebagai pencetus gagasannya.
Di dalam negara ‘polis’ (kota), kepentingan negara mengatasi kepentingan individu, dan tidak ada satupun yang boleh dirahasiakan.
Dalam sejarah Yunani kuno di awal gagasan dasar demokrasi, kita masih melihat bahwa kenyataan ini masih relevan saat ini: perempuan kurang diperhitungkan di setiap sendi kebijakan negara.
Bahkan, secara ekstrem Plato menyatakan bahwa tugas perempuan dalam kewarganegaraan itu oleh karena berkaitan dengan peran reproduksinya.
Pengambilan keputusan penting dilakukan laki-laki sesuai dengan perannya di lingkup publik yaitu ‘penguasa dan pejuang’. Sementara perempuan lebih sesuai sebagai pembantu penguasa tersebut.
Pada satu sisi, subyek dari negara selanjutnya mengarah pada individu laki-laki. Sementara di sisi lain perempuan terikat kontrak kewarganegaraan (contract of citizenship) yang berpola fraternity dan brotherhood.
Misalnya pendapat bahwa yang memiliki hak seksual hanya laki-laki atau bahwa perempuan yang bekerja tidak perlu digaji, serta bentuk-bentuk diskriminasi lainnya yang mencirikan kekuasaan publik yang maskulin.
Konsep Pengertian Kewarganegaraan dan Feminisme
Beberapa definisi tentang kewarganegaraan menekankan proses timbal balik, yakni antara hak dan kewajiban. Namun pada prakteknya, antara hak dan kewajiban acap membingungkan.
Hak memilih dalam pemilu yang harusnya satu hak misalnya, di beberapa negara berubah menjadi kewajiban, atau persoalan hak reproduksi dan seksualitas bagi perempuan dibalikkan menjadi kewajiban bagi perempuan, dan lain sebagainya.
Dalam menetapkan kebijakan-kebijakan luar negeri misalnya harus pula diperhitungkan kebutuhan-kebutuhan warga setiap harinya (daily needs).
Harusnya, kolaborasi antara bidang kajian feminisme dan politik perdamaian menjadi penting disini. Sebab jika tidak, maka “kaum mayoritas yang terbungkam” ini akan seterusnya menjadi obyek kebijakan (object of policy).
Kaum feminis politik menganggap masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi penting dalam rangka menciptakan dunia yang baru, dunia yang bebas diskriminasi.
Sehingga kedudukan wanita dan laki laki akan sama di mata negara.
Ketika orang menikah dengan orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda maka sebelum anaknya beranjak 17 tahun maka masih boleh memiliki dua kewarganegaraan.
Namun ketika anak sudah berumur 17 tahun, ia harus memilih salah satu dari kewarganegaraan yang ingin dia pilih.
Keyword: Pengertian Kewarganegaraan
Originally posted 2021-01-15 15:59:15.